Menteri Pertahanan Republik Indonesia
GPTKB entity
Statements (63)
| Predicate | Object |
|---|---|
| gptkbp:instanceOf |
government position
|
| gptkbp:berkedudukan_di |
gptkb:Jakarta
|
| gptkbp:diangkat_oleh |
gptkb:Presiden_Republik_Indonesia
|
| gptkbp:dibentuk_pada |
1945
|
| https://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label |
Menteri Pertahanan Republik Indonesia
|
| gptkbp:leader |
gptkb:Kementerian_Pertahanan_Republik_Indonesia
|
| gptkbp:memiliki_tugas |
mengatur kebijakan pengelolaan pelatihan pertahanan
mengatur kebijakan pengelolaan pengembangan data pertahanan mengatur kebijakan pengelolaan pengembangan informasi pertahanan mengatur kebijakan pengelolaan komunikasi pertahanan mengatur kebijakan pengelolaan pendidikan pertahanan mengatur kebijakan pengelolaan pengembangan organisasi pertahanan mengatur kebijakan pengelolaan pengembangan intelijen pertahanan mengatur kebijakan pengelolaan pengembangan pelatihan pertahanan mengatur kebijakan pengelolaan pengembangan pendidikan pertahanan mengatur kebijakan pengelolaan pengembangan peraturan pertahanan mengatur kebijakan pengelolaan pengembangan komunikasi pertahanan mengatur kebijakan pengelolaan pengembangan evaluasi pertahanan mengatur kebijakan pengelolaan informasi pertahanan mengatur kebijakan pengelolaan pengembangan penelitian pertahanan mengatur kebijakan pengelolaan pengembangan teknologi pertahanan mengatur kebijakan pengelolaan pengembangan keuangan pertahanan mengatur kebijakan pengelolaan pengembangan aset pertahanan mengatur angkatan bersenjata mengatur kebijakan diplomasi pertahanan mengatur kebijakan industri pertahanan mengatur kebijakan intelijen pertahanan mengatur kebijakan logistik pertahanan mengatur kebijakan militer mengatur kebijakan non-militer mengatur kebijakan pengelolaan aset pertahanan mengatur kebijakan pengelolaan data pertahanan mengatur kebijakan pengelolaan evaluasi pertahanan mengatur kebijakan pengelolaan keuangan pertahanan mengatur kebijakan pengelolaan sistem pertahanan mengatur kebijakan sumber daya pertahanan mengatur kebijakan teknologi pertahanan mengawasi pelaksanaan kebijakan pertahanan mengelola pertahanan negara mengkoordinasikan pertahanan nasional merumuskan kebijakan pertahanan mengatur kebijakan pengelolaan pengembangan logistik pertahanan mengatur kebijakan pengelolaan pengembangan sumber daya manusia pertahanan mengatur kebijakan pengelolaan pengembangan sistem pertahanan mengatur kebijakan pengelolaan pengabdian pertahanan mengatur kebijakan pengelolaan organisasi pertahanan mengatur kebijakan pengelolaan pengembangan sumber daya pertahanan mengatur kebijakan pengelolaan peraturan pertahanan mengatur kebijakan pengelolaan penelitian pertahanan mengatur kebijakan pengelolaan pengawasan pertahanan mengatur kebijakan pengelolaan pengembangan pengabdian pertahanan mengatur kebijakan pengelolaan sumber daya manusia pertahanan mengatur kebijakan pengelolaan pengembangan diplomasi pertahanan mengatur kebijakan pengelolaan pengembangan industri pertahanan mengatur kebijakan pengelolaan pelaporan pertahanan mengatur kebijakan pengelolaan pengembangan pertahanan mengatur kebijakan pengelolaan pengembangan pelaporan pertahanan mengatur kebijakan pengelolaan pengembangan pengawasan pertahanan |
| gptkbp:otherName |
gptkb:Menhan_RI
|
| gptkbp:partOf |
Japanese government
|
| gptkbp:pertama_kali_dijabat_oleh |
gptkb:Sri_Sultan_Hamengkubuwono_IX
|
| gptkbp:bfsParent |
gptkb:Minister_of_Defence_(Indonesia)
|
| gptkbp:bfsLayer |
6
|